Kolonel Pasukan Khusus Dilantik Jadi Presiden Madagaskar, Dunia Soroti Arah Politik Baru Negara Itu
Kabar NGABANG- Michael Randrianirina, seorang kolonel pasukan khusus Madagaskar, resmi mengumumkan dirinya akan dilantik sebagai Presiden Republik Madagaskar setelah menggulingkan pemerintahan sebelumnya melalui aksi militer yang didukung gelombang besar demonstrasi rakyat. Pengumuman ini sontak mengguncang politik dalam negeri dan menjadi sorotan dunia internasional, termasuk Uni Afrika.
Langkah Randrianirina menjadi titik puncak dari krisis politik yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Aksi protes besar-besaran, yang dipicu oleh kelangkaan listrik dan air bersih, berkembang menjadi gerakan rakyat nasional menuntut pengunduran diri Andry Rajoelina—presiden yang telah berkuasa sejak 2009.
Pelantikan Resmi Diatur Mahkamah Konstitusi
Dalam pernyataan resmi yang disiarkan pada Rabu malam (15/10/2025), Randrianirina menegaskan bahwa pelantikannya akan dilakukan pada Jumat mendatang. Upacara pengambilan sumpah jabatan itu akan dipimpin oleh Mahkamah Konstitusi Tinggi Madagaskar.
“Kolonel Michael Randrianirina akan dilantik sebagai Presiden untuk Reformasi Republik Madagaskar dalam sidang resmi,” bunyi pernyataan yang dirilis kepada publik.
Namun, keputusan ini memicu perdebatan sengit. Rajoelina, yang saat ini berada di luar negeri, menolak mengakui keabsahan pelantikan tersebut. Ia bahkan menuding Majelis Nasional bersekongkol dengan militer untuk menggulingkannya dari kursi kepresidenan.
Presiden Lama Kabur Setelah Ancaman Nyawa
Dalam wawancara eksklusif dengan Agence France-Presse (AFP), Rajoelina mengaku meninggalkan Madagaskar pada 11–12 Oktober karena menerima ancaman serius terhadap nyawanya. Menurut laporan, ia dievakuasi menggunakan pesawat militer Prancis dan kini berada di lokasi aman yang dirahasiakan.
“Saya meninggalkan negara ini bukan karena menyerah, tetapi karena ada ancaman nyata terhadap hidup saya,” ungkap Rajoelina.
Belum ada kejelasan apakah ia berencana kembali ke negaranya. Namun, kepergiannya memberi ruang bagi militer untuk memperkuat kendali dan mempercepat pembentukan pemerintahan transisi.
Baca Juga : Kepolisian Resor Landak berhasil meringkus Pencuri Motor di Ngabang
Pemerintahan Transisi Selama Dua Tahun
Randrianirina mengumumkan bahwa setelah pelantikannya, negara akan dipimpin oleh komite militer dan pemerintahan transisi selama dua tahun. Dalam periode ini, Majelis Nasional tetap dipertahankan, sementara lembaga-lembaga negara lainnya dibubarkan.
“Kami akan membangun kembali pemerintahan yang stabil dan berpihak pada rakyat. Pemilu yang bebas dan adil akan digelar setelah masa transisi,” ujarnya.
Langkah ini menuai kritik tajam dari komunitas internasional. Uni Afrika secara resmi menangguhkan keanggotaan Madagaskar hanya beberapa jam setelah pengumuman kudeta. Organisasi tersebut menyerukan pemulihan pemerintahan sipil dan penyelenggaraan pemilu sesegera mungkin.
Gelombang Protes Gen-Z dan Akar Krisis
Aksi massa yang menjatuhkan Rajoelina dimulai dari protes spontan generasi muda — dijuluki “Gen-Z Madagaskar” — yang menuntut solusi atas krisis energi dan air bersih. Dalam waktu singkat, protes ini berubah menjadi gelombang nasional yang menekan pemerintah untuk mundur.
Menariknya, Randrianirina — yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu tokoh militer setia Rajoelina dan komandan di unit elit CAPSAT — membelot dari pemerintahan pada pekan lalu. Ia menolak perintah menembaki pengunjuk rasa dan justru berdiri di pihak massa. Langkah inilah yang mempercepat kejatuhan rezim lama.
Madagaskar Ikuti Jejak Negara-negara Afrika Lain
Kudeta di Madagaskar menambah daftar panjang negara-negara Afrika yang dikuasai militer dalam lima tahun terakhir, setelah Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, dan Guinea. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran internasional tentang melemahnya demokrasi di kawasan tersebut.
Meski demikian, sebagian warga Madagaskar menyambut pergantian kekuasaan ini dengan optimisme. Banyak yang berharap pemerintahan baru akan membawa perubahan nyata pada krisis ekonomi dan pelayanan publik yang telah lama mereka hadapi.
Masa Depan Politik Masih Tanda Tanya
Kendati pelantikan sudah dijadwalkan, masa depan politik Madagaskar masih diselimuti ketidakpastian. Uni Afrika, negara-negara tetangga, serta organisasi internasional lainnya terus menekan agar transisi kekuasaan tidak berubah menjadi rezim militer permanen.
“Jika pemerintahan ini tidak mampu membuktikan komitmen terhadap demokrasi, Madagaskar berisiko mengalami isolasi diplomatik yang serius,” ujar seorang analis politik regional.
Sementara itu, Randrianirina berjanji akan menjaga stabilitas nasional dan menghormati suara rakyat. Namun, waktu akan membuktikan apakah janji tersebut benar-benar diwujudkan atau sekadar retorika kekuasaan.
